BAKN Terima Delegasi Parlemen Malaysia, Bahas Akuntabilitas Keuangan Negara

14-01-2025 / B.A.K.N.
Pimpinan BAKN DPR RI saat menerima dan melakukan pertemuan dengan delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia di di ruang BAKN Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (14/1/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyambut delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia dalam sebuah pertemuan resmi di ruang BAKN Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (14/1/2025). Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan pertemuan ini bertujuan mempererat kerja sama dan bertukar wawasan terkait pengelolaan serta pengawasan keuangan negara.

 

Herman Khaeron menjelaskan dasar hukum dan kewenangan BAKN, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). “Kami bertugas menelaah temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, serta memberikan masukan terkait rencana kerja dan penyajian laporan keuangan,” ungkapnya.

 

Dalam paparannya, Herman juga menyampaikan lima fokus kerja BAKN selama lima tahun ke depan. Fokus ini meliputi; Menelaah kerugian negara yang signifikan. Menindaklanjuti isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya di bidang sumber daya alam. Memantau temuan yang berulang yang dapat menurunkan status laporan keuangan pemerintah. Mengawasi dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Mendukung program prioritas pemerintah, termasuk kedaulatan pangan, energi, air, dan hilirisasi.

 

“Sebagai contoh, kami pernah menelaah penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua dan Aceh, serta subsidi energi, dana alokasi khusus, dan penyertaan modal negara,” tambahnya.

 

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman terkait mekanisme kerja antara kedua negara dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara. Herman menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Delegasi Malaysia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan diskusi mendalam yang diberikan oleh BAKN DPR RI. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih erat di masa depan.

 

“Semoga pertemuan ini menjadi informasi yang bermanfaat dan inspiratif bagi delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia,” tutup Herman Khaeron. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...